Jakarta, Indikasi.id – Nama PNS eselon 3 Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo (RAT) tengah hangat diperbincangkan masyarakat lantaran memiliki harta kekayaan di luar kewajaran.
Terbaru, ditemukan uang asing setara puluhan miliar rupiah di safe deposit box sebuah bank BUMN yang diduga milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak tersebut.
Proses ketahuannya pun terjadi beberapa waktu lalu ketika Rafael hendak mengambil isi safe deposit box tersebut, namun ketahuan oleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).
PPATK pun langsung memblokir sehingga Rafael tak bisa mengakses safe deposit box di Bank BUMN itu. Belakangan, setelah berkonsultasi dengan KPK, PPATK pun membuka safe deposit Rafael tersebut dan ditemukan fakta mencengangkan sebagai berikut:
Isi mata uang asing diduga hasil suap
PPATK sementara menduga uang di dalam safe deposit box tersebut adalah hasil suap. Namun, laporan mengenai temuan itu belum diserahkan kepada aparat penegak hukum.
“Dugaan hasil suap. Masih dalam proses di PPATK,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dihubungi, Jumat (10/3).
Ivan menjelaskan uang yang ditemukan PPATK itu mencapai puluhan miliar dengan mata uang asing.
Ia mengatakan uang berjumlah puluhan miliar itu berbeda dengan mutasi rekening bank milik Rafael senilai total Rp500 miliar yang sebelumnya telah diblokir PPATK.
Ivan menyatakan PPATK akan memblokir uang diduga milik Rafael yang tersimpan di safe deposit box tersebut.
Mahfud beber kronologi bongkar safe deposit box
Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan kronologi saat jumlah uang dalam safe deposit box milik Rafael Alun Trisambodo diketahui.
Awalnya, Rafael mendatangi sebuah bank di suatu hari guna membuka safe deposit box miliknya.
Hal itu tercium oleh PPATK. Setelahnya, dilakukan pemblokiran. Rafael pun tidak lagi bisa mengakses safe deposit box tersebut.
“Pada suatu hari pagi dia datang ke bank membuka itu. Langsung diblokir oleh PPATK,” ucap Mahfud saat konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (11/3).
PPATK saat itu belum mengetahui isi safe deposit box milik Rafael. Mahfud menjelaskan tidak boleh sembarangan untuk membuka isi dari safe deposit box.
Lantas, PPATK berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Setelah itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan safe deposit box itu boleh dibuka.
“Dalam keadaan itu, lalu dikoordinasikan dicari dasar hukumnya. tanya ke KPK, bisa enggak dibongkar? Bongkar. Ketemu isinya satu deposit box itu 37 miliar dalam bentuk US Dollar,” ucap Mahfud.
Rafael Alun bolak-balik ke safe deposit box sebelum diblokir
Dalam jumpa pers yang sama, Mahfud mengatakan Rafael diketahui sempat bolak-balik ke deposit box miliknya sebelum akhirnya diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu pagi, dia datang tuh ke bank membuka itu, langsung diblokir oleh PPATK,” kata Mahfud.
Setelah PPATK memblokir, lanjutnya, PPATK langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut.
Setelah berkonsultasi dengan KPK, barulah PPATK membuka deposit box milik Rafael yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian informasi untuk menemukan deposit box lainnya.
“Di bongkar, satu safe deposit box itu sebesar Rp37 miliar dalam bentuk dolar AS,” ucapnya.
Temuan transaksi janggal Rp300 T di lingkungan Kemenkeu
Selain soal safe deposit box Rafael, Mahfud juga menyampaikan temuan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun.
Transaksi janggal itu sebagian besar berada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Temuan itu disampaikan Mahfud di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (8/3).
“Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai,” kata Mahfud.
Mahfud menyebut transaksi mencurigakan itu berbeda dengan transaksi dari rekening Rafael beserta keluarganya sebesar Rp500 miliar.
Mahfud juga menjelaskan dugaan pencucian uang terkait temuan transaksi janggal itu saat jumpa pers dengan Wamenkeu Suahasil Nazara dan jajaran petinggi Kemenkeu saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (10/3). Dan, dia mengungkapkannya lagi saat jumpa pers bersama Menkeu Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (11/3).
Info Deposit Box Rafael tak sampai ke pimpinan KPK
Pada Jumat (10/3) pagi lalu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan informasi mengenai temuan uang mencurigakan Rafael di safe deposit box tidak sampai ke pimpinan lembaga antirasuah itu.
Hal itu menjawab pertanyaan awak media soal kabar temuan safe deposit box tersebut.
“Saya enggak tahu, informasi itu tidak sampai ke pimpinan,” ujar Alex saat ditemui di Kementerian PAN/RB, Jakarta, Jumat (10/3).
Lebih lanjut, Alex menyebut akan memeriksa informasi mengenai Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang disebut ikut mendampingi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengamankan safe deposit box Rafael.
“Waduh, nanti lah saya cek lagi,” kata pria yang kini memasuki periode kedua sebagai Komisioner KPK tersebut.
Sehari kemudian, dalam jumpa pers bersama Menkeu Sri Mulyani, Menko Polhukam Mahfud MD menerangkan PPATK berkoordinasi dengan KPK sebelumnya untuk membongkar safe deposit box Rafael di bank BUMN.
Rafael diketahui sempat bolak-balik ke deposit box miliknya sebelum akhirnya diblokir oleh PPATK.
“Beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu pagi, dia datang tuh ke bank membuka itu, langsung diblokir oleh PPATK,” kata Mahfud.
Setelah PPATK memblokir, lanjutnya, PPATK langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut.
Setelah berkonsultasi dengan KPK, barulah PPATK membuka deposit box milik Rafael yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian informasi untuk menemukan deposit box lainnya.
“Di bongkar, satu safe deposit box itu sebesar Rp37 miliar dalam bentuk dolar AS,” ucapnya.
Sri Mulyani belum terima detail laporan transaksi janggal
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut dirihya belum mendapat laporan soal dana Rp300 triliun.
“Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat,” kata Ani, sapaan akrabnya di jumpa pers kantor Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (11/3).
Ani mengaku bertanya kepada Kepala PPATK soal transaksi Rp300 triliun yang disebut itu seperti apa. Ia meminta informasi mengenai hal tersebut disampaikan ke awak media.
“Siapa-siapa yang terlibat, pohon transaksinya seperti apa, dan apakah informasi tersebut bisa dishare di publik, apakah informasi itu menjadi bukti hukum, monggo, makin detail makin bagus,” jelas Ani. (Ind)
