Jakarta, Indikasi.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak seluruh penyandang disabilitas untuk mengecek hak pilihnya pada tahapan Pemilu 2014. Seperti yang diketahui pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024 akan berlangsung dari 14 Oktober 2022 sampai 21 Juni 2023.
“Pastikan sahabat disabilitas aktif melakukan cek. Jangan sampai nama sahabat disabilitas yang tidak ada. Kalian punya hak yang sama. Satu suara sangat berpengaruh,” ungkapnya dalam penutupan Engaging New Generation for Accesible Government and Elections (ENGAGE), Selasa (16/8/2022).
Lolly menjelaskan, persoalan yang dihadapi disabilitas dalam pemilu hampir selalu terulang, mulai dari tidak terdaftar dalam DPT, surat suara yang tidak ada ‘braile’, dan akses Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak ramah disabilitas. Sehingga menurutnya hal ini membuat para penyandang disabilitas tidak bisa menggunakan hak pilihnya.
“Bawaslu berharap persoalan tersebut tidak terulang lagi pada Pemilu dan Pemilihan 2024. Penyelenggara harus bisa akomodir kebutuhan para penyandang disabilitas,” ujarnya.
Pada tempat yang sama Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufroni Sakari menceritakan, untuk mengajak disabilitas turut aktif partisipasi pada pemilu tidaklah mudah. Dia berpandangan partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu seringkali mengabaikan potensi penyandang disabilitas muda, maka program ENGAGE berupaya untuk mencari solusi dari persoalan tersebut.
“Program ini diusulkan untuk menjawab beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kaum muda penyandang disabilitas, yang pada umumnya memiliki keterbatasan pengetahuan, akses dan seringkali mengalami berbagai praktik diskriminasi dalam menjalankan dan memperoleh hak politiknya,” ungkapnya.
Gufroni menjelaskan, pelatihan ini memiliki beberapa tujuan diantaranya, meningkatkan kepemimpinan pemuda penyandang disabilitas dalam masalah pemerintahan dan pemilu. Lalu, tambah dia, membangun jaringan bagi pemuda penyandang disabilitas untuk berkontribusi dalam advokasi pengarusutamaan disabilitas dalam pemerintahan dan pemilu di Indonesia.
“Target dari pelatihan ini adalah 25 mahasiswa dan pemuda atau masyarakat umum penyandang disabilitas di jabodetabek. Minimal 50 persen adalah perempuan penyandang disabilitas yang memperhatikan keterwakilan ragam disabilitas,” ujarnya. (Ind)