Bogor, Indikasi.id – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggalang kolaborasi dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) untuk memacu belanja produk dalam negeri (PDN) dan UMK-Koperasi termasuk melalui sistem Katalog Elektronik Lokal.
“APBD memegang peran sangat penting sebagai instrumen fiskal untuk memulihkan ekonomi lokal. InsyaAllah, saya yakin para bupati memiliki komitmen kuat membawa UMK di wilayahnya untuk onboard di e-Katalog Lokal maupun Toko Daring LKPP sehingga bisa ikut mengakses belanja APBD,” ujar Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas dalam Rapat Kerja Nasional XIV Apkasi, Sabtu (18/6).
Anas menyampaikan mandat Presiden RI bahwa anggaran belanja pemerintah senilai Rp1.200 triliun harus difokuskan untuk belanja PDN dan UMK-Koperasi. Menindaklanjuti hal tersebut, LKPP telah membekukan lebih dari 5000 produk impor yang memiliki substitusi PDN.
“Kita punya kewajiban 40% APBN/APBD digunakan untuk PDN dan UMK-Koperasi. Malau seluruh pembangunan kabupaten/kota di indonesia menggunakan produk dalam negeri maka industri dalam negeri kita akan tumbuh. Melalui Katalog Elektronik dan Toko Daring, tidak ada lagi ke depan terlambatnya penyerapan APBN/APBD,” jelas Anas.
LKPP sendiri terus berbenah agar para pelaku usaha dapat dengan mudah masuk ke dalam Katalog Elektronik melalui pemangkasan tahapan/pemangkasan birokrasi di e-katalog, dari 8 tahap menjadi hanya 2 tahap saja.
Anas berharap dukungan kepala daerah untuk segera memanfaatkan katalog lokal, di mana kini semua pemda telah ditetapkan sebagai pengelola katalog lokal.
“Progres pemerintah daerah penyelenggara Katalog Elektronik Lokal masih belum sesuai ekpektasi Bapak Presiden, hingga saat ini baru 127 pemda (23,4%) sudah tayang produk, namun 415 pemda (76,6%) belum tayang produk. Tugas kita saat ini membantu pelaku usaha untuk segera onboarding ke Katalog Elektronik dan Toko Daring,” papar Anas.
Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas saat diskusi panel dalam acara Rapat Kerja Nasional XIV APKASI Tahun 2022
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyampaikan segenap Bupati yang bergabung pada APKASI siap menjalankan arahan Presiden Jokowi dengan berkolaborasi dengan LKPP, Kemendagri, dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
“Pemda harus bisa membuat kebijakan konkrit sehingga bisa dirasakan dampaknya, komitmen akan terus dilakukan guna percepatan pemulihan ekonomi nasional dan menghadapi gejolak ekonomi global.” Kata Sutan (nit)
